JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadikan Jakarta sebagai kota sehat. Saat masih menyandang status Ibu Kota, Jakarta mengalami berbagai problematika bagi penduduknya.
Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam acara diskusi bertajuk “Strategi Keberlanjutan: Visi IKN dan Transformasi” di Media Center Indonesia Maju, Jalan Dipenogoro No. 15, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2023).
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil duet bersama Co-Founder Notifikasi/Mahasiswa Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Sultan Rivaldi.
Ridwan Kamil menyampaikan perpindahan IKN bahkan bisa mengurangi beberapa kendala di Jakarta selama ini, seperti kemacetan panjang, polusi udara serta ketimpangan sosial.
“Poinnya, bukan kita pergi ke IKN meninggalkan Jakarta dengan segudang permasalahan tanpa mengatasinya, apa pun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi,” ujar Ridwan Kamil.
Arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1995 itu menjelaskan, perpindahan IKN bukan 100 persen menghilangkan beban Jakarta. Akan tetapi, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 menguraikan perpindahan IKN dapat mengurangi problematika yang ada yang memberikan efek besar bagi masyarakat.
Baca juga: Groundbreaking Fase 3 IKN Nusantara 20 Desember 2023, Fokus Area Sumbu Kebangsaan
Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank), kemacetan di Jakarta sudah tercatat masuk ke dalam 10 besar dunia sebagai kota termacet. Dampak dari kemacetan tersebut secara ekonomi berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapat Rp 65 triliun per tahunnya.
Belum lagi polusi udara di Jakarta semakin hari, semakin meningkat. Menurut IQAir per tanggal 21 Agustus 2023 termasuk dalam kategori tidak sehat. Hal ini menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat.
“Ibaratnya (Jakarta) bagaikan kita memakai tas ransel, berkurang bebannya dengan konsep IKN,” tutur Ridwan Kamil.
Di kesempatan yang sama, Co-Founder Notifikasi/Mahasiswa Pasca Sarjana Kebijakan Publik mengatakan dipilihnya IKN yang berlokasi di Kaltim sudah tepat. Kaltim tidak berada di wilayah Barat maupun Timur, langkah ini menjukkan komitmen menuju Indonesia Emas 20245.
“Saya melihat ini sebagai lompatan yang luarbiasa, meski pun kita tidak bisa tergesa-gesa. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam konteks konstruksi pembangunannya misalnya. Seperti persiapan, pemindahan, pembangunan dan penyelenggaran,” ujarnya. (*)
