JAKARTA – Kurator Infrastruktur IKN sekaligus Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil menceritakan Sejarah Ibu Kota Negara (IKN) dari zaman kolonial Belanda yang eksekusinya era Presiden Joko Widodo. Arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1995 itu menyatakan bahwa saat ini Ibu Kota Negara (IKN) sangat penting untuk harga diri sebuah bangsa.
Ridwan Kamil menguraikan problema dalam membangun Ibu Kota negara ada dua, yakni ada yang tidak sengaja oleh peristiwa Sejarah dan ibu kota negara yang sengaja memang mendesain dari nol. Ridwan Kamil menjelaskan seputar IKN Nusantara pada acara diskusi Media Center bertajuk Strategi Keberlanjutan: Visi IKN dan Transformasi Jakarta pada Jumat, 22 Desember 2023.
“IKN itu sangat penting, itu harga diri sebuah bangsa,” ujar Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil melanjutkan masa ada bangsa tidak punya ibu kota negara. Seluruh bangsa kata Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil memiliki ibu kota negara. “Problemnya adalah ada ibu kota negara yang tidak disengaja oleh peristiwa sejarah, ada ibu kota negara yang disengaja di desain dari nol,” kata Ridwan Kamil.
Baca juga: Sultan Rivandi: Kebijakan IKN Fenomenal dan Bersejarah
Ridwan Kamil menyatakan sampai hari ini, Indonesia pun masuk ke dalam golongan negara yang mempunyai ibu kota yang tidak disengaja karena peristiwa sejarah. Kang Emil menyampaikan Jakarta hari ini adalah Ibu Kota yang tidak disengaja dan tidak didesain maupun disiapkan untuk menjadi sebuah ibu kota dengan segala instrument.
Kang Emil membuka Sejarah Jakarta yang dulu bernama Sunda Kelapa. Ini bagian dari Sunda Empire, kerajaan Padjajaran, kerajaan Papua dan ibu kotanya di Bogor, pelabuhannya di Sunda Kelapa. Namun setelah Sunda Kelapa pindah ke tangan Kerajaan Demak, Cirebon nama Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta.
Perebutan Sunda Kelapa yang dulu dikongsian kerajaan Sunda dan Portugis direbut Demak Cirebon jadilah Jayakarta. Nama Jayakarta pun tak bertahan lama yang kemudian Belanda mengubah menjadi Batavia hingga akhirnya menjadi Jakarta.
Pada saat pemerintahan kolonial Belanda sudah memutuskan bahwa pemerintah kolonial Belanda juga membutuhkan IKN. Oleh karena itu, tahun 1920 disiapkan rencana IKN, artinya IKN sudah dari zaman kolonial Pemerintah Belanda yang berada di Bandung.
“Dimana di Bandung, jadi Bandung itu IKN. Jadi kalau tidak ada perubahan dulu, IKN nya hindia timur ini adalah kota Bandung,’ ujarnya.
Namun lanjut Ridwan Kamil ibu kota di Bandung itu tidak terlaksana lantaran keburu berpindah militer ke Bandung Cimahi. “Lalu dipindahi kementerian perhubungan, makanya kantor KAI di Bandung,” lanjut Ridwan Kamil.
Pada tahun 1942, lanjut Ridwan Kamil lahir deklarasi Bandung IKN, namun Jepang datang dan bubarlah rencana IKN. Karena Jepang datang, Jakarta menjadi pusat karena proklamasinya berada di Jakarta. Tahun 1950 UU Ibu Kota DKI lahir, meminta ke Jawa Barat sebuah kotanya untuk menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. “Dulunya Jakarta bagian dari Jawa Barat,” jelasnya. (*)