JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas melakukan percepatan transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan jalan tol pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengibaratkan pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital.
“Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,” kata Anas dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Menurut Abdullah Azwar Anas, Presiden Jokowi menyampaikan arahan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.
Baca juga: Menkominfo Siapkan Langkah Tangani Peredaran Hoaks Pemilu 2024 di Ruang Digital
“Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.
Azwr Anas menyampaikan Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital. Salah satunya dengan menunjukkan lewat terpadunya layanan digital pemerintah, tidak lagi terpisah-pisah.
Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, terdapat sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini.
Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah. Ia mencontohkan selama ini ketika rakyat ingin mengakses layanan pertanahan, misalnya, harus download dan isi data di aplikasi pertanahan.
Begitu juga jika ingin akses kesehatan, download lagi aplikasi Kesehatan, lalu isi data lagi mulai awal. “Kalau butuh akses puluhan layanan maka harus download juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah,” kata Anas.
