JAKARTA – Pengamat dari Reforminter Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kebijakan hilirisasi mineral perlu dilanjutkan. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan kebijakan hilirisasi mineral yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depannya.
Menurut dia, hilirisasi mineral terbukti meningkatkan nilai perekonomian komoditas tambang Indonesia, misalnya di nikel dan turunannya nilai tambah ekspor setelah hilirisasi tembus 35,6 miliar dolar AS setara Rp510 triliun di 2022, naik lebih dari 6,6 kali lipat dari 2013 yang hanya 5,4 miliar dolar AS.
“Kebijakan hilirisasi mineral yang baik ini perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan ke depannya,” kata Komaidi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Komaidi Notonegoro mengapresiasi Presiden Jokowi lewat langkahnya melarang ekspor nikel mentah yang berani menghadapi gugatan Uni Eropa lewat WTO guna mendukung hilirisasi mineral.
Dikatakannya, masih ada ruang yang bisa ditingkatkan dalam hilirisasi, misalnya serapan bahan setengah jadi untuk industri manufaktur domestik sepenuhnya seperti baterai mobil listrik.
Ataupun serapan tenaga kerja lokal sepenuhnya sehingga efek ganda ekonominya makin terasa bagi masyarakat-masyarakat di daerah.
Baca juga: Jokowi Siapkan Anggaran Perluasan RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi
“Kebijakan Presiden Jokowi di bidang energi dan tambang sudah bagus dalam hal pendekatan infrastruktur. Misalnya smelter tambang ini sejatinya kebijakan hilirisasi yang masih erat irisannya dengan infrastruktur,” katanya.
Pendekatan yang lebih filosofis seperti strategi menekan defisit neraca migas, lanjutnya, strategi transisi energi dari batu bara ke EBT ini yang masih bisa ditingkatkan agar tidak “business as usual” saja ke depannya.